Ilustrasi (Okezone)
Andrinof Chaniago, Tim Visi Indonesia 2033, mengungkapkan dengan kondisi banjir yang telah masuk ke dalam Istana Presiden, tidak ada alasan bagi pemerintah tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
"Selain Malaysia yang telah memindahkan Ibukotanya ke Putra Negara, 19 negara lainnya telah terlebih dahulu memindahkan Ibukotannya. Termasuk Amerika dan Australia itupun telah memindahkan Ibu Kotannya," jelasnya kepada Okezone, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/1/2013).
Menurut Andrinof, setidaknya enam alasan pendorong untuk merealisasikan konsep relokasi ke Kalimantan itu, yaitu lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.
Kedua, akan menumbuhkan epicentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain itu, dibandingkan daerah lain, Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak pernah diguncang gempa bumi.
Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.
Keempat, mencoba menghentikan paradoks pembangunan yang telah dicoba diselesaikan dengan program parsial, seperti transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata.
Kelima, melindungi lahan pertanian di Jawa karena tingkat kesuburannya yang paling tinggi di antara wilayah di Indonesia. Keenam, mencegah terjadinya guncangan sosial seperti 1998.
Di sisi lain, lanjutnya, ancaman yang sulit dielakan Jakarta untuk terus dipertahankan sebagai ibukota pemerintahan, yaitu ancaman alam dan perubahan iklim, urbanisasi hingga persoalan kesenjangan social yang makin tinggi.
Dalam hal ini, tuturnya, pemindahan ibukota ke daerah terdekat dari Jakarta tidak akan bisa menjadi solusi sama sekali.
Menurut Andrinof, selama ini Jakarta telah gagal menjalan peran dan tanggungjawab sebagai ibu kota pemerintahan. Indikasinya, ungkapnya, gagal dalam melakukan penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, hinggga kegagalan dalam pengendalian penduduk serta transportasi kota.
“Kalau Ibukota bisa dipindah ke Kalimantan maka manfaatnya bukan saja bagi revitalisasi Jakarta, tapi Pulau Jawa secara keseluruhan sehingga kembali berfungsi sebagai pulau yang strategis dan penting,” ujarnya.
Menyangkut anggaran pemindahan, ungkap Andrinof tidaklah terlalu besar. Pemerintah,ungkap Andrinof cukup menyisahkan 1 persen dari APBN selama 10 tahun.
"Satu persen APBN itu cukup besar yaitu Rp 15 triliun. Rp 15 triliun dikumpulkan selama 10 tahun,cukup untuk membangun Ibukota baru," pungkasnya.
(ugo)
